Poros Maritim Dunia

#diskusi dengan Pak Wid

Habis kuliah Pembangunan Wilayah Pesisir oleh Prof. Widyo, saya tak langsung pulang ke kosan. Saya mengobrol dulu sama beliau. Beliau pun mengiyakan dan mengobrollah saya dengan beliau di parkiran depan Menwa ITB tepat di depan mobil toyota soluna tua milik beliau. Bahasannya terkait dengan konsep poros maritim. Saya penasaran betul dengan ide besar Jokowi yang mulai mengemuka ke publik saat masa kampanye pilpres tahun lalu. Tak ada media rekaman yang mendokumentasikan obrolan tadi, oleh karenanya mungkin tulisan singkat ini kurang begitu lengkap.

Konsep negara maritim sebetulnya mengadopsi apa yang tertuang dalam UUD 45, ditambah dengan deklarasi Juanda di masa Soekarno. Tak hanya itu, secara historis nenek moyang bangsa Indonesia merupakan kerajaan yang kuat di sektor lautnya. Maritim berbeda dengan kelautan yang cakupannya jauh lebih luas. Maritim mengacu pada konektivitas  antarpulau sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di daerah-daerah pesisir. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Penduduk yang mendiami daerah sepanjang pantai mayoritas miskin. Jika disensus bisa jadi merupakan entitas termiskin di dunia. Konektivitas antarpulau perlu dibangun dengan perencanaan stategis yang meliputi aspek-aspek penting lain seperti budaya.

Pembangunan ide besar poros maritim dunia sedang di bangun di masa pemerintahan Jokowi saat ini. Ide besar terkait konsep besar yang muncul ke permukaan baru seputar ide tol laut dan juga beberapa gebrakan peledakan kapal pencuri ikan yang digarap oleh menteri Susi Pudjiastuti. Ide besar ini secara teknis strategis belum mewujud secara implementatif. Banyak sekali menteri-menteri, gubernur, sampai bupati yang belum mengenal ide besar ini. Upaya lain yang digarap oleh Jokowi adalah infrastruktur. Tol laut membutuhkan pelabuhan-pelabuhan baru yang jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah sekarang. Pelabuhan jelas butuh gudang. Lokasi dari pelabuhan ini dibawah otoritas pemerintah daerah. Jalan menuju pelabuhan perlu disokong dengan infrastruktur jalan yang memadai.

Diskusi berakhir dengan rencana adaya pertemuan lanjutan empat mata membahas masalah ini. Ada beberapa kata kunci terkait masalah ini : ekonomi kelautan, resuffle kabinet Jokowi, dan infrastruktur.